tidak lalim cuma dibutuhkan kecerdasan, baik nalar
maupun nurani.
Bangkit melawan?
Gampang. Mulai saja dengan pembangkangan terhadap
ujian nasional sekolah. Cegah dan selamatkan anak-anak
sekolah yang terus dijerumuskan ke dalam pelanggaran
hukum yang dilakukan pemerintahan SBY.
Apa betul anak-anak sekolah 'terus dijerumuskan' untuk
ikut melanggar hukum?
Jelas. Sangat jelas.
Sebab, pemerintahan SBY melakukan pembangkangan atas
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada bulan Mei
2007 yang menerima citizen lawsuit (gugatan rakyat)
tentang penyelenggaraan ujian nasional sekolah. Bukannya
menunjukkan sikap sebagai pengayom yang demokratis,
Presiden SBY (tergugat I) malah mengajukan banding /
sengaja membangkang terhadap kehendak rakyat & hukum.
Di tingkat banding, putusan Pengadilan Tinggi DKI pada
bulan Desember 2007 justru menguatkan putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat, yang antara lain menilai tergugat
telah lalai memberikan pemenuhan dan perlindungan HAM
kepada warganegara yang menjadi korban Ujian Nasional,
khususnya pada hak atas pendidikan dan hak-hak anak;
sehingga pengadilan memerintahkan tergugat cq Presiden RI
untuk meningkatkan kualitas Guru, kelengkapan sarana dan
prasarana sekolah, akses informasi yang lengkap di
seluruh daerah Indonesia, SEBELUM mengeluarkan kebijakan
pelaksanaan Ujian Nasional lebih lanjut.
Bahwa pemerintahan SBY tetap keras kepala melaksanakan
Ujian Nasional tahun 2008, adalah bukti yang sangat jelas
dalam menjerumuskan anak-anak sekolah untuk ikut melanggar
hukum. Sungguh perbuatan yang amat tercela!
Dari sini saja sudah terlihat betapa dangkalnya kecerdasan
pemerintahan SBY ini. Karena, selain terang-terangan mengajak
dan mengajari anak sekolah untuk melanggar hukum, juga begitu
"demokratis" melawan Rakyat dalam perkara hukum.
Kedangkalan itu semakin terbukti dengan tingkah selanjutnya
dari pemerintahan SBY. Yakni, terus melakukan perlawanan
hukum terhadap Rakyat dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah
Agung..
Hasilnya, pemerintahan SBY kalah lagi!
Mahkamah Agung sebagai lembaga hukum tertinggi di negeri ini
dengan tegas menolak kasasi pemerintah melalui putusan MA
No.2596 K/Pdt/2008.
Namun, kecerdasan rupanya tak pernah hinggap di kepala SBY.
Sebab, sebagai tergugat yang kalah di segala tingkat peradilan
toh tetap ndableg melanjutkan praktek ilegal penyelenggaraan
ujian nasional hingga tahun 2011 lalu.
Alasan M. Nuh (mendikbud), dia sudah mati-matian mencari kata
"melarang" dalam putusan MA tsb tapi tidak ketemu. Ketemunya
cuma kata "menolak" (kasasi pemerintah). Karena itu pemerintah
terus melanjutkan perbuatan tercelanya melawan hukum dengan
melibatkan anak sekolah melalui ujian nasional.
Silakan terpingkel-pingkel bagi yang berkenan. Karena menteri
pendidikan itu tengah asyik memamerkan pengetahuannya yang cekak
tentang prosedur hukum.
Tidak perlu berpanjang lebar. Mari kita bandingkan saja omongan
menteri itu dengan kasus yang masih hangat. Yakni, putusan
Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali Antasari Azhar yang juga
memakai kata "menolak". Yang artinya, Antasari tetap harus
menjalankan putusan pengadilan-pengadilan sebelumnya; melanjutkan
mendekam di bui.
Pemerintahan yang membangkang terhadap putusan pengadilan
jelas pemerintahan yang tidak konstitusional. Dan, karena
pemerintahan SBY tetap ngotot melanjutkan perbuatan tercelanya
menjerumuskan anak sekolah untuk ikut melanggar hukum, ada
baiknya Rakyat juga melakukan Ujian Nasional terhadap Presiden SBY
(tergugat I) dengan soal-soal yang terdapat pada Pasal 7B Undang-
Undang Dasar.
--- Wardani dani <dhanny_ajadech@...> wrote:
> Sebuah realita yang menyedihkan. Negeri yang dibangun diatas
> tetesan darah rakyatnya, sekarang justru " sering memenjarakan dan
> mendholimi rakyat kecil" yang sebenarnya hanya menuntut hak hidup
> mereka di negeri yang katanya gemah ripah loh jinawi ini. Mungkin
> sudah saatnya rakyat bersatu dan bangkit melawan, antek-antek
> kapitalis yang merongrong hak - hak rakyat. Jayalah NKRI. Rakyat
> bangkit melawan, mungkin sebuah jawaban, jika para petinggi negeri
> tak juga mendengarkan jeritan rakyat, tetap tuli dengan penderitaan
> rakyat.
>
> ________________________________
> Dari: Tati Papafragkou <tatia30@...>
>
> > Saat Tung Dusem melalukan launching buku dengan cara menyebarkan
> > uang dari helicopter, beberapa media asing menyiarkan berita
> > tersebut. Hingga di beberapa saluran tv nasional di Yunani
> > ditampakkan masyarakat berlarian mengambil uang kertas Rp10
> > ribuan yang melambai-lambai.
> >
> > Kini kembali media asing memberitakan kasus pencurian sandal
> > jepit yang dilakukan oleh seorang pelajar SMK di Palu hingga
> > ditahan dan diadili. Berita lainnya ada dua kakak-adik yang
> > ditangkap setelah mencuri bawang sebanyak 2,5kg dari kebun bawang
> > untuk dikonsumsi mereka.
> >
> > Perilaku mencuri tentu saja perbuatan tercela dan perlu dihukum.
> > Hanya saja hukum yang ditegakkan di Indonesia lebih menyentuh ke
> > pihak kalangan bawah. Kalangan lemah dan miskin yang mudah
> > diseret untuk diadili. Sedangkan kalangan menengah hingga atas
> > sangat jarang diseret ke pengadilan jika menyangkut masalah
> > pidana.
> >
> > Hukum Pidana dan Hukum Perdata jika ditegakkan oleh KPK tentu
> > akan lebih menarik beritanya. Berbeda pada masa Antasari Azhar
> > yang memenjarakan Tommy Soeharto dan besan SBY, KPK kini kerjanya
> > belum menegakkan kebenaran dan keadilan sebenarnya. Agak aneh KPK
> > kini mengatakan menyelamatkan uang negara dari menghitung aset di
> > bidang migas yang belum terinventarisir dengan benar. Kemudian
> > mengklaim menyelematkan uang negara dengan cara mengusir para
> > pensiunan dari rumah dinas.
> >
> > Kemarin saya berbincang dengan salah seorang kenalan dari Canada.
> > Menurutnya salah satu temannya sedang mengurus izin untuk membuka
> > perusahaan penerbangan di Indonesia. Konon langkah temannya
> > membuka bisnis terhadang oleh salah satu tokoh yang meminta saham
> > dari perusahaan penerbangan yang akan berdiri. Jika diadukan ke
> > KPK belum tentu ditindaklanjuti, bahkan kemungkinan disebut
> > fitnah bagi pengadu. Mirip kasus Nunun dan kasus Mantan Bendara
> > salah satu partai. Hukuman bagi rakyat kecil sangat jelas dan
> > terang, sedangkan bagi penguasa dan kalangan atas hukum masih
> > belum bisa menyentuh mereka. Bagaikan mafioso politik di Yunani
> > dan mafioso Sicily.
> >
> >
> > Tati Papafragkou
> > ITLA member; 0912-0367
> > http://www.tatiatravel.com
--
"One Touch In BOX"
To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com
"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus
Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.
0 comments:
Post a Comment