[Koran-Digital] Presiden Minta Abdi Negara tidak Rewel soal BBM

Semua pejabat jajaran pemerintah pusat dan daerah, termasuk BUMN dan BUMD, TNI dan Polri, harus bisa menjadi contoh. Jangan justru lebih rewel dan mengeluh.'' Susilo B Yudhoyono Presiden

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono meminta semua jajaran pemerintahan dan aparat negara tidak mengeluh dengan rencana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang akan dilakukan pada Mei.

“Semua pejabat jajaran pemerintah pusat dan daerah, termasuk BUMN dan BUMD, TNI dan Polri, harus bisa menjadi contoh. Jangan justru lebih rewel dan mengeluh. Sebagai abdi negara, kita harus bersedia berkorban,” ujar Presiden saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta, kemarin.

Di depan peserta Musrenbangnas, yakni seluruh kementerian dan lembaga pemerintahan termasuk pemerintah daerah, Kepala Negara menjelaskan pengendalian BBM bersubsidi harus dilakukan karena tidak ada penaikan harga.

Menurut rencana, kebijakan itu tidak hanya soal pengendalian atau pembatasan BBM bersubsidi, tetapi juga penghematan nasional. Selain itu, akan dilakukan konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG).

Pada kesempatan itu Presiden juga menerangkan pem

batalan penaikan harga BBM bersubsidi memunculkan permasalahan dalam APBN-P 2012. Itu disebabkan semua asumsi yang dituangkan dalam APBN-P 2012 menggunakan skenario penaikan harga BBM bersubsidi Rp1.500 per liter.

Di tempat yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengakui sulit menerapkan rencana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi berdasarkan besaran kapasitas silinder mesin (cylinder capacity/CC) bagi kendaraan berpelat hitam.

Ia menuturkan kesulitan itu karena kapasitas silinder kendaraan itu sendiri. Tidak ada kendaraan roda empat yang memiliki kapasitas tepat di angka 1.500 cc.

“Misalkan, kalau saya tetapkan 1.500 cc, itu tidak mudah pelaksanaannya. Apa ada mobil yang 1.500 cc? Nggak ada, adanya mobil yang 1.490 cc. Nanti ribut di lapangan,” ujarnya.

Hal itu berbeda dengan pelarangan untuk kendaraan dinas milik pemerintah pusat dan daerah ataupun BUMN dan BUMD yang tidak berdasarkan CC. “Saat ini Presiden SBY baru memastikan melarang mobil dinas pemerintahan untuk tidak lagi menggunakan premium,” paparnya.

Pengamat perminyakan Kurtubi mengusulkan pemerintah serius dengan program konversi BBM ke BBG. Namun, ia mengingatkan sebelum diterapkan, semua infrastrukturnya harus sudah siap dan matang. (Atp/Fid/X-5)

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/04/27/ArticleHtmls/Presiden-Minta-Abdi-Negara-tidak-Rewel-soal-BBM-27042012002020.shtml?Mode=1