[Koran-Digital] Kuota BBM Jebol Terus

Pembatasan BBM bersubsidi perlu segera diterapkan sebelum momentum inflasi rendah berlalu.

DI tengah ketidakpastian kebijakan pemerintah, realisasi penyaluran BBM bersubsidi terus membubung. Dalam empat bulan pertama 2012, konsumsi BBM bersubsidi telah mencapai 14,1 juta kiloliter (kl), atau 107,4% terhadap kuota periode berjalan yang ditetapkan 13,2 juta kl.

Berdasarkan data penyaluran BBM bersubsidi oleh PT Pertamina per 30 April 2012, konsumsi premium sudah menyentuh 110% dari kuota, sedangkan konsumsi solar 107% dari kuota (lihat grafi k).

“Ketimbang penyaluran pada periode yang sama tahun lalu, realisasi ini menunjukkan pertumbuhan di atas 10%,” kata VP Corporate

Communication Pertamina M Harun di Jakarta, kemarin.

Meski kuota BBM bersubsidi terus jebol, pemerintah belum juga mengafi rmasi kebijakan yang akan ditempuh. Padahal, hal itu akan berimbas pada membengkaknya subsidi di APBN.

Risiko itu diakui Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

Seusai rapat koordinasi pengendalian BBM bersubsidi, kemarin, Hatta mengatakan dengan faktor kelebihan kuota dan asumsi harga minyak mentah Indonesia mencapai US$119 per barel, subsidi BBM tahun ini bisa menembus Rp208 triliun. Padahal, subsidi BBM dalam APBN-P 2012 ditetapkan Rp138 triliun.

Dalam kesempatan sama, Menteri ESDM Jero Wacik menjanjikan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi akan diumumkan pekan depan.

“Seusai sidang kabinet pada Selasa (8/5) depan akan diumumkan,” ujarnya.

Menurut Jero, dari empat aturan penghematan BBM bersubsidi dan listrik yang akan dikeluarkan, tiga sudah rampung. Antara lain, larangan konsumsi premium bagi kendaraan pemerintah,

BUMN, dan BUMD; penghematan listrik di seluruh kantor dan perumahan dengan dipelopori kantor pemerintah; kemudian konversi dari BBM ke bahan bakar gas (BBG).

Adapun pengendalian dengan menggunakan kapasitas silinder mesin, masih dikaji ulang untuk mencari cara kontrol paling mudah.

Semula, kewajiban BBM nonsubsidi untuk kendaraan pemerintah diperkirakan berlaku mulai awal bulan ini. Namun, sejumlah kementerian mengaku masih mengonsumsi premium. “Belum diterima ketentuannya baik

dari ESDM atau pimpinan terkait soal itu,“ kata Kapuskom Kemenhub Bambang Ervan.

Sekjen Kemenperin Anshari Bukhari mengatakan, jika larangan konsumsi BBM bersubsidi diterapkan, pihaknya akan memasang alat konversi BBM ke BBG untuk seluruh mobil dinas.
Momentum Pengamat dari Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, menyayangkan sikap pemerintah yang terus mengundur pembatasan BBM bersubsidi. Padahal, saat ini adalah periode paling tepat untuk menerapkan kebijakan itu karena inflasi relatif rendah.

“Pemerintah punya waktu hingga Mei. Setelah itu Indonesia biasanya menghadapi inflasi musiman, baik liburan sekolah, masa puasa, Lebaran, dan Natal,“ kata Komaidi.

Di lain hal, Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik (BPS) Sasmito Hadi Wibowo memprediksi inflasi tidak akan melonjak andaikata pemerintah membatasi ketimbang menaikkan harga BBM. “Kalau (menaikkan harga) BBM, semua terkena.
Ini (pembatasan) kan ada yang kena, ada yang tidak.“

Namun, BPS belum bisa menghitung seberapa besar dampak inflasi dari pembatasan BBM karena belum memiliki data inventaris kendaraan bermotor pemerintah.
“Sedang kita inventaris, misalnya untuk jumlah kendaraan TNI dan Polri kita kan belum punya,“ kata Sasmito.

BPS melaporkan pada April 2012 inflasi 0,21%. Secara tahunan, laju inflasi mencapai 4,5%, sedangkan laju tahun kalender 1,09%. (*/AI/E-2)

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/05/02/ArticleHtmls/Kuota-BBM-Jebol-Terus-02052012017020.shtml?Mode=1