RUU Kesetaraan Gender jangan jadi dikotomi tanggung jawab
"Justru Islam memberikan kewajiban yang sangat tinggi dalam hal rumah
tangga kepada laki-laki. Menurut saya sekarang ini perananan laki-laki
dan perempuan bisa berubah. Praktiknya sudah berjalan. Tidak akan ada
mengubah budaya. Bahwa urusan kepemimpinan tidak mutlak didominasi kaum
laki-laki," ujarnya.
SUBSTANSI RUU Kesetaraan Gender yang kini tengah digodok di DPR dinilai
sejumlah kalangan sudah dituangkan dalam konvensi penghapusan segala
bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang diratifikasi dalam UU Nomor
7/1984. Sesuai konstitusi UUD 1945, ada ketentuan yang mengaitkan
tentang hak perempuan dalam Pasal 28 H Ayat (2) memberikan kemudahan
kelompok-kelompok yang selama ini jauh dari akses.
"Ya sebenarnya kalau dibilang liberal tidak ada yang liberal dalam RUU
itu," ujar Wakil Ketua Komnas Perempuan, Masruchah, di Jakarta, Senin
(28/5).
RUU itu liberal, bagaimana cara membacanya?
Pengalaman gender di tahun 2000 tidak jauh berbeda. Secara draf, RUU itu
mencantumkan banyak hal, antara lain konstitusi, UU Nomor 7/1984, UU
terkait politik yang memberikan porsi 30% bagi perempuan. "Bicara hak
perempuan ini tidak ada yang liberal. Ini muaranya terkait dengan
kesetaraan gender. Bagaimana implementasinya, representasi perempuan di
dalam negara, politik, dan lain-lain," kata dia.
Masruchah menyatakan, UU tidak akan mengubah budaya. Perbedaan peranan
perempuan dan laki-laki dan budayanya berubah dari waktu ke waktu. Jika
dikaitkan dengan konsep Islam, Islam sangat adil bagi laki-laki dan
perempuan. Urusan di rumah tangga, apa betul itu merupakan tanggung
jawab sepenuhnya kaum perempuan?
"Justru Islam memberikan kewajiban yang sangat tinggi dalam hal rumah
tangga kepada laki-laki. Menurut saya sekarang ini peranan laki-laki dan
perempuan bisa berubah. Praktiknya sudah berjalan. Tidak akan ada
mengubah budaya. Bahwa urusan kepemimpinan tidak mutlak didominasi kaum
laki-laki," ujarnya.
Ini soal bagaimana mendialogkan di rumah mengenai hal-hal yang lebih
urgen dalam hal rumah tangga. "Teman-teman yang menolak RUU ini
sehari-harinya tidak melakukan hal-hal yang sesuai dengan perubahan
budaya ini," imbuh Masruchah.
UU ini sudah masuk Prolegnas dan masuk dalam daftar UU di tahun ini,
artinya masayarakat sudah sangat menghendaki adanya UU ini. "Kalau yang
menolak justru patut dipertanyakan, apakah ada kepentingan politik
tertentu. DPR itu representasi dari berbagai kelompok. Di DPR yang
sekarang menolak, dulunya ikut mengusulkan. Jadi jangan sampai ada
kepentingan politik tertentu dalam penyusunan UU Kesetaraan Gender,"
tegasnya.
Di sisi lain, anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Saifuddin Donodjoyo
mengungkapkan, dalam Islam, pada dasarnya menempatkan harkat yang lebih
baik bagi kaum perempuan. "Islam justru mengangkat hak perempuan itu.
Jadi ditempatkan betul hak asasinya," kata Saifuddin.
Kemauan dari luar barat juga semestinya dimengerti. "Kita bisa melihat
sejarah di mana para istri nabi sendiri juga berperan. Ada yang pernah
jadi panglima," paparnya.
Jadi, jangan sampai kesetaraan gender justru melanggar kodrat kaum
wanita. Padahal dalam segi sosiologis dan ideologis berbeda. "Jangan
ditempatkan kesetaraan hak ada kewajiban dan hak yang bagaimana. Apakah
kesetaraan makna itu sama rata atau bagaimana. Harusnya bisa
dikompromikan," urainya.
Saifuddin mengimbau agar isu yang diangkat RUU tidak mengganggu kodrat.
"Teman-teman ini di kesetaraan gender merasa dirinya tidak ditempatkan.
Mestinya jangan demikian. Kemampuan kaum wanita Indonesia ini sangat
hebat. Tinggal pendekatan dan kompromi saja agar betul diberlakukannya
UU itu. Disesuaikan dengan budaya dan agama," pungkasnya.
http://gresnews.com/berita/politik/810295-ruu-kesetaraan-gender-jangan-jadi-dikotomi-tanggung-jawab
--
"One Touch In BOX"
To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com
"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus
Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.
[Koran-Digital] RUU Kesetaraan Gender jangan jadi dikotomi tanggung jawab
Info Post
0 comments:
Post a Comment