Elfindri Guru Besar Ekonomi SDM Unand
SEMESTINYA banyak hikmah dapat diambil dengan tertundanya penaikan harga
BBM bersubsidi. Di antaranya, hilangnya kesempatan sekitar Rp137 triliun
dana yang dapat dialihkan dari subsidi menjadi berbagai program
kompensasi dan infrastruktur. Hikmah lainnya, seperti yang penulis
khawatirkan pada harian ini ('Meredam Kenaikan Harga Minyak', Media
Indonesia, Maret 2012), bahwa program BLT janganlah dijadikan sebagai
salah satu harapan masyarakat. Sekalipun dalam perjalanan program serupa
katanya diperindah menjadi program bantuan langsung sementara masyarakat
(BLSM), penegasan akan program sementara.
Tidak sesederhana itu penyusunan program kompensasi.
Setidaknya dua sisi pekerjaan besar mesti disusun pemerintah. Itu
kemudian dijadikan sebagai exit strategy oleh pemerintah dalam jangka
menengah dan panjang. Selain bagaimana menata kembali konsumsi energi
nasional, persoalan penataan sistem kompensasi akibat kebijakan
pengurangan subsidi ialah persoalan yang tidak mudah.
Setiap program yang dibuat secara terburu-buru akan menimbulkan beban
biaya dan efek ikutan yang juga perlu dipikirkan.
Tidak mudah dari segi konseptualisasi, perencanaan, desentralisasi,
serta ketepatan desain program itu sendiri.
Kenapa tidak? Karena program kompensasi diharapkan tidak hanya sebagai
cara untuk 'mengembalikan' posisi kehidupan masyarakat di sekitar garis
kemiskinan atau di bawahnya kepada kondisi sebelum penurunan kemampuan
daya beli, sebagai akibat dari kenaikan harga kebutuhan pokok. Jadi,
kompensasi tidak akan menaikkan taraf hidup masyarakat.
kerja atau mereka yang berhenti bekerja akibat 'lay off' dari pengusaha
untuk mengurangi skala produksi. Kepada kelompok pertama ini diberikan
tunjangan pengangguran, yang biasanya dibayarkan sekali dua minggu
selama mereka menganggur atau belum punya pekerjaan.
Kedua ialah kelompok mereka yang tidak masuk ke usia kerja, serta
kelompok lainnya yang masuk ke definisi penerima tunjangan. Di negara
maju, program kompensasi ini masuk ke bentuk tunjangan serta bantuan
sosial dalam berbagai skim program, di antaranya pemberian voucer yang
dapat digunakan dalam memanfaatkan biaya perawatan kesehatan, penggunaan
transportasi, makanan bersubsidi food stamp, dan sebagainya.
Meniru cara demikian tentulah masih jauh dari kemampuan Indonesia,
sekalipun Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara
seperti yang dilaksanakan di kebanyakan negara maju. Namun dalam
kenyataan, negara masih belum menaikkan standar minimum kepada mereka
yang termasuk dua kelompok tadi.
Dalam kaitannya dengan sistem kompensasi, beberapa
skim program diharapkan dapat disusun secara menyatu sebagai akibat dari
berkurangnya subsidi yang selama ini ditempatkan pada penggunaan listrik
dan bahan bakar kendaraan bermotor, ke subsidi yang arahnya untuk proses
investasi manusia jangka panjang.
Pertama, ada jaminan yang disediakan negara kepada warganya untuk akses
pada jenjang pendidikan sampai pendidikan tinggi. Berbagai skim beasiswa
mesti dapat menjangkau lebih besar lagi persentase anak-anak yang
berasal tidak hanya dari keluarga miskin, tapi juga dari kelompok
menengah. Semula skim bea siswa Bidikmisi, Beasiswa Prestasi, serta
beasiswa lainnya menjangkau anak-anak keluarga miskin secara random.
Ketersediaan beasiswa seperti itu dapat memberikan kesem patan ke dua
kepada anak-anak yang putus sekolah untuk mengecap pendidikan atau
memperoleh pembekalan keterampilan hidup.
Kedua ialah kompensasi yang dapat ditujukan kepada akses untuk
memperoleh pelayanan kesehatan, obat obatan, dan keluarga be rencana.
Penyediaan bi aya kompensasi tidak hanya selesai pada ketersediaan dana
kesehatan untuk be bas memperoleh layanan, menerima obat, dan keper luan
kontrasepsi, tetapi juga sistem yang dibangun sedemikian rupa sehingga
masya rakat dari keluarga miskin memperoleh jaminan asuransi dan
kepastian pela yanan.
Ketiga ialah ko m p e n s a s i y a n g berkaitan de ngan insentif agar
produktivitas kerja kelompok masyara kat dapat meningkat.
Program food for work merupakan bagian dari rencana ini yang relatif
tepat diarahkan untuk petani agar bekerja memperbaiki saluran irigasi.
Masya rakat miskin kota dapat memanfaatkan dana cash for work supaya
salur an drainase, perbaikan kampung kumuh, saluran su ngai, dan
sebagainya dapat dikerjakan secara terus-menerus. Bagi nelayan, mereka
dapat memperoleh kompensasi solar ketika kembali menangkap ikan.
Singkatnya, banyak bentuk kompensasi yang lebih tepat penggunaannya.
Dengan demikian, mengingat kompleksnya bentuk kompensasi, penulis lebih
setuju prosesnya didesentralisasikan saja. Daerah-daerah akan berkreasi
membuat bentuk kompensasi ketimbang penetapan kompensasi secara nasional.
http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/04/24/ArticleHtmls/Menyiapkan-Program-Kompensasi-Lebih-Rapi-24042012020023.shtml?Mode=1
--
"One Touch In BOX"
To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com
"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus
Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.
0 comments:
Post a Comment