Pinjaman Siaga Pemerintah PDF Print
Monday, 28 May 2012
Pekan lalu,media massa di Indonesia banyak memuat berita mengenai
persiapan pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian global, yaitu
dengan membentuk pinjaman siaga pemerintah atau diistilahkan sebagai
contingency loan.
Pinjaman ini disiapkan pemerintah untuk berjaga-jaga jika kebutuhan
pembiayaan sebesar Rp190 triliun untuk menutup defisit APBN sebesar
2,23% dari produk domestik bruto (PDB) tidak dapat terpenuhi. Pinjaman
seperti ini pernah juga dibentuk pemerintah pada 2008–2009, yaitu pada
saat terjadinya krisis finansial global yang dimulai di Amerika Serikat.
Defisit sebesar 2,23% PDB tersebut ditetapkan pemerintah bersama dengan
DPR sebagai dampak dari peningkatan harga minyak dunia dan ditundanya
kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang semula dijadwalkan terjadi
pada 1 April 2012. Sebagian dari pembiayaan defisit tersebut
direncanakan pemerintah akan diperoleh dari pinjaman global dan sebagian
lagi akan ditutup dari penjualan surat utang negara (SUN) dan surat
perbendaharaan negara (SPN).
Dalam keadaan krisis di tahun 2008–2009 lalu, pasar keuangan global
menjadi kering sehingga untuk menarik pinjaman dari pasar global menjadi
suatu hal yang sulit bagi pemerintah. Kalaupun bisa diperoleh, dapat
dipastikan suku bunganya sangat mahal. Sekarang ini, situasinya agak
berbeda.Dalam hal ini pasar keuangan global untuk tujuan Asia dan
Pasifik sebetulnya cukup likuid.
Pasar relatif agak kering untuk tujuan di Eropa karena portofolio
bankbank untuk investasi di obligasi pemerintah Eropa masih
tinggi,sementara kepercayaan kepada obligasi pemerintah tersebut menurun
drastis dengan terjadinya krisis di Yunani, Spanyol, dan negara lain.
Kendati demikian, untuk berjaga- jaga terhadap terjadinya perubahan
situasi yang bersifat tiba-tiba, pemerintah melakukan langkah
berjaga-jaga dengan menciptakan pinjaman siaga tersebut.
Pinjaman siaga pemerintah sebesar USD5 miliar tersebut direncanakan
dipimpin Bank Dunia. Saat ini pemerintah sudah memperoleh komitmen dari
Bank Dunia untuk pinjaman sebesar USD2 miliar. Sisanya diharapkan akan
dapat diperoleh dari Asian Development Bank (ADB),Pemerintah Australia,
dan Pemerintah Jepang melalui JBIC (Japan Bank for International
Cooperation).
Pada 2008–2009 lalu, instansi tersebutlah yang membantu Pemerintah
Indonesia dengan pemberian pinjaman siaga semacam itu. Dengan telah
diperolehnya komitmen dari Bank Dunia, bisa diperkirakan komitmen dari
ADB,Pemerintah Australia maupun JBIC rasanya juga akan diperoleh.
Pinjaman siaga tersebut bisa ditarik sepenuhnya untuk menutup kebutuhan
pembiayaan bagi APBN-P 2012 atau bisa dipergunakan sebagai jaminan jika
pemerintah mengalami kesulitan untuk meminjam dari pasar.
Bahkan sebetulnya pinjaman siaga itu juga memiliki peran sebagai suatu
instrumen yang memperkuat kepercayaan dari investor global.
Artinya,tanpa jaminan dari pemerintah secara resmi pun para investor
akan dapat diyakinkan bahwa pinjaman mereka ke Pemerintah Indonesia akan
aman. Pinjaman siaga tersebut jika kemudian ditarik oleh pemerintah
memiliki suku bunga yang relatif murah, yaitu di bawah 5%.
Sebagai perbandingan, suku bunga (yield) utang Pemerintah Indonesia yang
diperoleh dari pasar (global bond) umumnya berada di atas 5%. Oleh
karena itu, suku bunga yang ditawarkan Bank Dunia dan lembaga
multilateral maupun bilateral tersebut relatif murah dibandingkan dengan
suku bunga pasar yang harus dibayar pemerintah dari pinjaman komersial
maupun obligasi global tersebut.
Kendati demikian, selama belum ditarik, pemerintah harus membayar biaya
yang umumnya disebut sebagai commitment fee yang umumnya sebesar 0,50%
(50 basis poin) atau lebih. Apakah pemerintah memiliki alternatif lain
untuk membiayai defisit APBN-P tersebut? Saya kadang bingung atau kurang
mengerti jalan pikiran pemerintah.
Oleh karena itu, kalau saya menulis mengenai hal yang menurut saya
baik,belum tentu hal itu yang diambil pemerintah. Karena itu apa yang
akan saya kemukakan di bawah ini tentunya adalah berdasarkan cara
berpikir saya yang barangkali masih sangat dangkal ataupun myopic
(sangat pendek jarak pandangnya). Menurut saya pemerintah dewasa ini
memiliki bantalan yang sangat tebal untuk menutup kekurangan pembiayaan
pada defisit APBN-P 2012.
Bantalan tersebut berupa rekening pemerintah di Bank Indonesia yang
besarnya mencapai sekitar Rp250 triliun. Pada posisi Maret 2012,
rekening pemerintah di Bank Indonesia tersebut berjumlah Rp224,7
triliun.Tapi saya yakin betul ada sekitar Rp25 triliun yang dewasa ini
ditempatkan pemerintah di bank BUMN. Jika dana di bank BUMN tersebut
ditambahkan, rekening pemerintah di Bank Indonesia akan berjumlah
sekitar Rp250 triliun.
Sementara itu, pemerintah juga memiliki dana di bankbank umum (umumnya
juga bank-bank BUMN) yang merupakan "tempat transit penerimaan pajak"
yang untuk akhir Maret 2012 posisinya berada sekitar Rp64,4 triliun. Ini
berarti, dana menganggur yang dimiliki pemerintah saat ini kira-kira
telah melampaui Rp300 triliun.
Jumlah ini akan bertambah lagi dengan adanya sisa anggaran untuk tahun
2012 maupun tahun-tahun sesudahnya. Jika kita membandingkan dengan APBD
Perubahan (APBD-P) untuk DKI, tahun 2012 ini APBD-P tersebut berjumlah
Rp41 triliun. Sebagian dari APBD-P tersebut dibiayai oleh sisa anggaran
tahun 2011 yang seluruhnya berjumlah Rp6,47 triliun. Ini berarti
terdapat mekanisme dalam penyiapan APBD untuk Provinsi DKI yang
mengikutsertakan sisa anggaran sebelumnya untuk pembiayaan APBD mereka.
Jika hal ini diterapkan pemerintah pusat, seyogianya sisa anggaran tahun
sebelumnya, yang secara kumulatif terkumpul dalam rekening pemerintah di
Bank Indonesia dan di bank-bank umum tersebut, juga dapat dimanfaatkan
untuk menutup pembiayaan defisit tersebut. Jika untuk APBDP DKI di mana
seluruh sisa anggaran secara sekaligus dimasukkan dalam APBDP, maka jika
pemerintah pusat ingin memanfaatkan sisa anggaran, sebetulnya pemerintah
cukup memanfaatkan sebagian saja dari dana menganggur tersebut.
Jika pinjaman siaga pemerintah yang saat ini dibentuk sebesar USD5
miliar tersebut digantikan dengan sumber yang berasal dari dana
menganggur di Bank Indonesia, maka sebetulnya pemerintah masih memiliki
ruang gerak yang sangat besar untuk memanfaatkannya. Mudah-mudahan
pendapat ini tidaklah dianggap terlalu picik oleh pemerintah sehingga
syukur-syukur bisa bermanfaat bagi perencanaan keuangan pemerintah ke
depannya.
CYRILLUS HARINOWO HADIWERDOYO
Pengamat Ekonomi
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/498481/
--
"One Touch In BOX"
To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com
"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus
Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.
[Koran-Digital] CYRILLUS HARINOWO: Pinjaman Siaga Pemerintah
Info Post
0 comments:
Post a Comment