Menko Perekonomian Hatta Rajasa hanya menyebut pengendalian BBM bersubsidi akan diumumkan pada saat yang tepat. Saat ini masih didalami. Jadi, jangan mengembangkan spekulasi."
Hatta Rajasa Menko Perekonomian
UNTUK ketujuh kali nya sejak 2010, pe merintah kembali memunculkan wajah gamangnya terkait dengan pengendalian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Detail kebijakan pembatasan BBM bersubsidi yang rencananya diumumkan kemarin urung dilakukan.Alih-alih memutuskan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi berkapasitas silinder mesin mobil (cylinder capacity/ CC) sebagaimana disebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, pemerintah malah menyebut soal teknis pengendalian BBM masih didalami.
Pemerintah menggelar sidang kabinet paripurna membahas pengendalian premium dan solar di Kantor Presiden, mulai pukul 16.00 WIB, kemarin. Sebelumnya pemerintah mendengarkan paparan Komite Ekonomi Nasional dan Komite Inovasi Nasional.
Seusai rapat kabinet, Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang didapuk mewakili pemerintah menginformasikan hasil rapat hanya menyebut, “Soal teknis pengendalian BBM bersubsidi akan diumumkan pada saat yang tepat. Saat ini masih didalami. Jadi, jangan mengembangkan spekulasi yang tidak perlu.“
Sebelumnya, Menteri ESDM Jero Wacik menegaskan pemerintah akan menerapkan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi hanya boleh untuk mobil pribadi berkapasitas mesin di bawah 1.500 cc.
“Mobil 1.500 cc ke atas harus menggunakan BBM nonsubsidi,“ kata Menteri ESDM, Minggu (22/4). Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Evita H Legowo mendetailkan bahwa pembatasan akan dimulai Agustus 2012 untuk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Sebulan setelah itu, pembatasan berlaku untuk Jawa dan Bali.
Kebijakan pembatasan diwacanakan setelah pemerintah batal menaikkan harga BBM.
DPR mensyaratkan penaikan harga BBM baru bisa dilakukan jika rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) 15% di atas US$105 per barel (lebih dari US$120,75 per barel) dalam enam bulan terakhir. Padahal, rata-rata ICP kita enam bulan terakhir masih US$119 per barel.
Pengendalian BBM bersubsidi dilakukan untuk menjaga agar konsumsi BBM tidak melebihi kuota 40 juta kiloliter (kl). Hatta menyebutkan jika tidak dikendalikan, subsidi BBM dan listrik di APBN-P 2012 bisa mencapai Rp340 triliun. Dalam APBN-P 2012, subsidi BBM Rp137,38 triliun dan subsidi listrik Rp64,9 triliun.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengingatkan, penundaan pembatasan BBM membuat subsidi membengkak Rp5 triliun tiap bulan.
Belum matang Pengamat ketahanan energi Dirgo Purbo menyesalkan sikap pemerintah yang terlalu banyak melontarkan wacana pembatasan BBM bersubsidi, padahal mekanisme kebijakan itu belum matang. Akibatnya, berbagai spekulasi yang muncul karena rencana kebijakan tersebut justru membingungkan masyarakat.
“Spekulasi jadi bermunculan di mana-mana. Naik-turunnya harga BBM sangat sensitif bagi kehidupan masyarakat,“ ujarnya, kemarin. (Mad/ Atp/X-7)
0 comments:
Post a Comment