[Koran-Digital] Presiden Harus Nyaman Lepas Jabatan Parpol

Presiden Harus Nyaman Lepas Jabatan Parpol PDF Print
Monday, 28 May 2012
JAKARTA – Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso meminta agar aturan
presiden dan wakil presiden terpilih lepas jabatan politis tidak dibuat
kaku. Menurut dia, presiden dan wakil presiden harus tetap nyaman ketika
nanti melepas jabatannya di partai politik.

Priyo mengatakan, perdebatan mengenai hal ini sebenarnya sehat-sehat
saja untuk diwacanakan.Namun,jika memang akan dimasukkan dalam Rancangan
Undang – Undang (RUU) Pilpres, dia meminta agar aturannya tidak dibuat
terlalu kaku. "Pada prinsipnya, presiden atau wakil presiden harus
merasa nyaman melepas jabatan di parpol. Kalau nyaman, ya silakan saja.

Kalau tidak nyaman, saya kira lebih baik tinggalkan saja aturan itu.
Daripada dilarang,tapi malah tidak nyaman," tandas Priyo di Jakarta
kemarin. Wakil Ketua DPR ini membenarkan bahwa mayoritas pemimpin di
luar negeri memang tidak terikat partai politik. Hal ini berbeda dengan
di Indonesia. Partai politik masih menjadi magnet bagi para tokoh untuk
mencalonkan diri menjadi pemimpin negara.

Priyo mengaku mengapresiasi pendapat dan usulan agar presiden harus
mundur dari jabatan politik.Namun, secara mendesak hal itu belum perlu
diatur sebab sistem politik di Indonesia untuk menjadi pemimpin sudah
terbentuk melalui parpol. "Meski saya akui terkadang dilema seorang
presiden sering terlihat jika dirinya masih mengenakan baju parpol
tertentu, sistem politik kita sudah telanjur seperti itu.

Kalaupun hendak diatur, dicarikanlah format yang tidak kaku seperti
itu,"tandasnya. Pendapat berbeda disampaikan Sekretaris Jenderal
(Sekjen) DPP PKS Anis Matta. Menurut dia, presiden tidak boleh menjabat
di parpol karena rangkap jabatan eksekutif dan politik sudah tidak cocok
diterapkan pada era saat ini.

Skala pekerjaan di parpol dan di pemerintahan sama besarnya sehingga
akan lebih baik jika seseorang fokus pada satu pekerjaan. Dia
mengungkapkan, PKS pun akan meminta agar aturan mengenai pembatasan
rangkap jabatan dimasukkan dalam RUU Pilpres. "Ini perlu dilakukan agar
legitimasi pembatasan rangkap jabatan menjadi jelas.Kedua hal itu tidak
bisa disatukan sebab skala pekerjaan pada dua lembaga ini sama
besarnya," tandasnya. Anis pun mengklaim, PKS sudah mentradisikan hal
itu di internal partai.

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/498463/

--
"One Touch In BOX"

To post : koran-digital@googlegroups.com
Unsubscribe : koran-digital-unsubscribe@@googlegroups.com

"Ketika berhenti berpikir, Anda akan kehilangan kesempatan"-- Publilius Syrus

Catatan : - Gunakan bahasa yang baik dan santun
- Tolong jangan mengiklan yang tidak perlu
- Hindari ONE-LINER
- POTONG EKOR EMAIL
- DILARANG SARA
- Opini Anda menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya dan atau
Moderator Tidak bertanggung Jawab terhadap opini Anda. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~------------------------------------------------------------
"Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan." -- Otto Von Bismarck.
"Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya" -Ali bin Abi Talib.